JAKARTA, Jayaposnews.co.id – Kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan kepada seluruh Menteri Kabinet kerja dan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk terus bertanggung jawab dalam setiap uang negara yang digunakan. Pasalnya, uang tersebut milik masyarakat. “Jangan ada satu rupiahpun dikorupsi,” tegasnya di hadapan seluruh jajarannya belum lama ini.
Ketua DPD LIPRI (Lembaga Independen Pemerhati Reformasi Iindonesia), CAS Simanjuntak, Angkat bicara. ”Dalam situasi saat ini kita sama-sama mengetahui Covid-19 menjadi momok sangat menakutkan, sudah hampir 2 tahun berjalan. Dikatakan, seharusnya pemerintah memperhatikan ekonomi masyarakat, untuk makan saja sangat susah, sementara di satu sisi terjadi “perampokan” uang rakyat,” tegasnya.
Menanggapi, Carut marut korupsi di dunia pendidikan akhir-akhir ini, khususnya di sekolah. Dirinya mengkritisi Pemerintah, khususnya yang berkompeten sesuai tupoksinya. Sepertinya ada unsur pembiaran di birokrasi Pemprov DKI, tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang negara di pendidikan, khususnya pada saat proses belajar melalui online. Siswa dibebani dengan paket kuota. Nah sementara pengeluaran anggaran disekolah malah membengkak, lantas dikemanakan anggaran tersebut.
Efisiensi pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD penggunaan BOS/BOP tidak berjalan seperti diharapkan.
“Disinyalir Anggaran Pendidikan diduga tidak ada pengawasan yang ketat, termasuk dana BOS/BOP, sehingga menjadi ajang memperkaya diri sejumlah oknum di sekolah, khususnya antara kepala sekolah dengan bendahara sekolah,” tegasnya dan salah satunya sekolah yang diduga sarat dengan penyimpangan yaitu sekolah yang hanya jarak 50 meter dari Sekterariat kantor LIPRI.
“Untuk itu, diminta Inspekrorat Provinsi DKI, hingga jajarannya untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap yang berkompeten terkait penggunaan dana BOS/BOP,” tegas CAS Simanjuntak, Kamis (22/7/2019).
Di waktu yang berbeda, Anto P selaku pemerhati Pendidikan, dirinya sangat geram terhadap prilaku oknum kepala sekolah yang notabene sudah di sumpah sesuai agama yang dianut, bahkan pemerintah memberikan segudang fasilitas hingga TKD, Sertifikasi dan tunjangan lainnya.
“Ternyata masih ada yang serakah, disatu sisi disaat masyarakat banyak yang terimbas akibat Covid-19 untuk makan saja susah, belum lagi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setiap usaha harus ditutup demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya geram.
“Untuk itu, dirinya mendesak APH supaya melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga “menari di atas penderitaan rakyat” untuk diminta pertanggungjawabannya terkait BOS/BOP. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga mengemis (pengajuan proposal-Red), ke berbagai perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lantas dikemanakan anggaran BOP/BOS,” ujar Anto P, Jumat (23/7/2021).
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK Perawakilan Provinsi DKI Jakarta, bahwa SDN 13 Semper Barat, harus mengembalikan dana kelebihan pembelian buku pada tahun anggaran 2019 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 26.130.421 ke kas Negara.
Dengan enteng Sri Sumartini SPd, M.Si menjawab, “11 sekolah di Semper Barat sudah diperiksa BPK dan juga Inspektorat Jakarta Utara, yang memeriksa kami Ibu Yanti dan Ibu Naomi di Gedung SDN 15 Semper Barat,” ujarnya dan tidak disebut tanggal dan bulan berapa. Pengakuan Sri Sumartini secara tidak langsung telah mengakui sekolahnya bermasalah, sehingga diperikasa BPK.
Ketika ditanya, kegiatan pemeliharaan gedung dipihak ketigakan, kalau memang dipihak ketigakan, CV/PT yang melakukan kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung dan siapa yang buat RAB (Rencana Anggaran Biaya), siapa yang melakukan pemeriksaan bobot pekerjaan. Apakah sudah sesuai dengan volume/bobot pekerjaan dan kualitasnya?
Dijawab, terkait volume dan kualitas kita tidak mengetahunya, tapi dengan nama pihak ketiga CV/PT apa, yang mengetahuinya adalah bendahara sekolah,” tutupnya, Selasa (22/06/2021). Tepat pukul 12:1 Wib.
Ditanya terkait Papan informasi/white board, tentang dana BOS setiap laporan berupa foto dan setiap orang dapat melihat update informasi dana BOS di sekolah tersebut. Kepala Sekolah mengkambing hitamkan kuli dan menyalahkannya, “Disimpan supaya tidak kotor saat melakukan pengecatan,” ujar mantan Kepala SDN 04 Sukapura itu.
“Di sekolah tidak ditemukan papan informasi anggaran dana BOS, sebagaimana mestinya. Atau sengaja dikelola secara tidak transparan sehingga dana BOS hanya menghasilkan kesia-siaan dan bukan rahasia lagi, sering ditemukan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif untuk kepentingan pribadi,” ujar salah satu orangtua yang tidak bersedia disebut namanya.
Heran, ratusan judul buku yang dibeli menggunakan uang rakyat, dibuang di parkiran mobil (rumah dinas-Red) dan salah satunya sampel buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016. Judul buku, Peduli Terhadap Makluk Hidup. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Buku Siswa SD/MI Kls IV, ibarat sampah yang tidak berharga, padahal anggarannya dari keringat rakyat yang dibayar melalui pajak.
Pada saat melakukan investigasi di Komplek Perumahan Guru, langsung kita mempertanyakan kepada Wakil kepala sekolah, Suwondo, mempertanyakan terkait ratusan buku paket yang ditelantarkan di samping parkir mobil rumah dinas dan juga mempertanyakan berapa jumlah Tenaga Pengajar SDN 13 yang menempati rumah tersebut.
Suwondo menjelaskan, “terkait buku yang ditelantarkan di samping parkir mobil akibat kerendam waktu banjir, untuk lebih detailnya langsung saja pertanyakan kepada kepala sekolah, ujarna menganjurkan. Lebih lanjut masalah rumah dinas, “yang menempati sebagian guru yang mengajar di SDN 13 (lima keluarga) dan sebagian lagi di luar guru SDN 13,” ujar Suwondo saat ditemuin di lokasi perumahan guru, Kamis.(22/07/2021), pukul 12:50 Wib.
Di tempat yang berbeda, “menurut pengakuan sumber, bahwa kegiatan pemeliharaan di SDN 13 Semper Barat, bukan dipihak ketigakan, melainkan langsung kepala sekolah yang melaksanakan dengan kroni-kroninya dan hasilnya asal jadi,” pungkasnya.
Dan cat yang dipakai juga bukan dibeli, melainkan hasil belas kasihan sejumlah perusahaan yang memberikan bantuan ke sekolah melalui proposal yang ditanda-tangani Kepala sekolah, Sri Sumartini SPd, M.Si, ujar sumber dan menunjukkan beberapa titik di lapangan sekolah hasil bantuan salah satu perusahaan.
Berdasarkan hasil penelusuran tim di berbagai titik perusahaan di wilayah Cilincing, “pengakuan salah satu perusahaan, bahwa Kepala SDN 13 Semper Barat, mengajukan proposal minta bantuan ke beberapa perusahaan. Antara lain, 1. PT. Justus, 2. PT. Volvo. 3. PT.Super Crane. 4. PT.Trans Maju. 5. PT. Lemo dan PT Komatsu. Belum lagi dari BUMN seperti PLN dan suku Dinas lainnya.
Sejumlah perusahaan memberikan bantuan ke SDN 13 Semper Barat dan berupa uang dan juga berbentuk fisik antara lain.1. Lapangan Basket, bantuan PT. Super Crane, tampak pada gawang atas tulisan dan logo perusahaan. 2. Untuk taman bacaan, bantuan dari PT. Justus. 3. Untuk pengecatan lapangan sekolah dan dinding sekolah bantuan dari PT Lemo dan lain lain.
Ketika diminta tanggapan Pengawasan Kecamatan Cilincing, Ibu Palem, namun sangat disayangkan, Kasatlak Kecamatan Cilincing, bungkam seribu bahasa. Kamis (22/7/2021).
Hal yang sama dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Purwanto, dengan pertanyaan antara lain: 1. terkait ratusan buku dibuang di parkiran rumah dinas (disamping sekolah-Red). 2. Terkait dugaan pihak sekolah mengemis dan berlindung di balik proposal ke berbagai perusahaan dengan dalih minta sumbangan. Namun sangat disayangkan, beliau tidak merespon, melainkan hanya membaca isi WhatsApp miliknya. Jumat (23/7/2021) pukul 10:40. (Parulian dan Tim)
