KABUPATEN TOBA, jayaposnewa.com – Terkait kekerasan yang dilakukan sejumlah karyawan PT. TPL terhadap masyarakat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Selasa (19/05/2021), menjadi perhatian serius Pemkab Toba dan juga DPRD Provinsi Sumatera Utara, juga sejumah elemen masyarakat Toba.
Bupati Toba Ir. Poltak Sitorus dan Wakil Bupati Tony Simanjunak SE, mengunjungi masyaratakat Desa Natumingka bersama jajarannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Toba, Audi Murphy Sitorus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mintar Manurung, Camat Borbor-James Pasaribu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Komisi E, Viktor Silaen SE, MM, kunjungi mayarakat.
Pemerintah Kabupaten Toba, Bupati dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan musyawarah dengan masyarakat adat di Desa Huta Bagasan Natumingka, Kecamatan Borbor. Ada 5 poin tuntutan yang disepakati pada saat kunjungan Bupati dan Wakil Bupati, antara lain :
Pengembalian hak tanah adat masyarakat adat Desa Natumingka seluas 2.409,70 Ha
Diberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, tidak menggangu masyarakat adat Natumingka yang bekerja di areal wilayah Adat Natumingka. yang selama ini dikelola masyarakata adat.
Menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 Kabupaten Toba yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba dengan menjalankan tim verifikasi dan Identifikasi masyarakat adat di Kabupaten Toba. Sumatera Utara.
Menghentikan proses hukum kepada tiga Anggota MA Natumingka yang saat ini sedang berproses di Kepolisian dengan tuduhan pengrusakan.
Melampirkan sejarah, data sosial dan peta yang membuktikan keberadaan masyarakat Adat Natumingka.
Acara dipimpin langsung Pareses HKI, Pdt. Lamsihar Obrelin H. Siregar, S.Th dan Bupati memberikan “Boras sipir ni tondi” (memberikan beras di kepala), simbol penghargaan dan penyemangat kepada para korban yang diwakili Jusman Simanjuntak (75), selaku korban pemukulan brutal yang dilakukan karyawan PT. TPL terhadap orang tua yang sudah lanjut usia.
Di sela acara tersebut, Kepala Desa Natumingka menyampaikan 5 poin atau tuntutan di hadapan Pemkab Toba dan masyarakat Adat Natumingka. Masing-masing perwakilan dari Pemkab Toba dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Viktor Silaen menegaskan, “tidak menginginkan ada arogansi dan tetap akan berpihak kepada masyarakat, namun tetap ada prosedural yang harus dijalani dan harus ditempuh.
Lebih lanjut dikatakan, ”Masyarakat Natumingka tetap solid dan jangan anarkis.“ Saya, selaku Wakil Masyarakat akan menyuarakan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat,” ujar Viktor Silaen selaku Anggota DPRD Sumatera Utara.
Tidak hanya itu, Wakil Bupati Kabupaten Toba, Tony Simanjuntak, mengatakan, ”Sebagai langkah pertama yang kami upayakan, adalah menghubungi pihak Kepolisian Resort Toba, agar pemanggilan yang dilakukan kepada masyarakat Natumingka, atas dugaan pengrusakan segera dihentikan,” ujarnya.
Dirinya juga sangat prihatin atas kedatangan masyarakat Natumingka dengan AMAN Tano Batak ke rumah Dinas. Setelah kejadian tersebut, saya bersama Pak Bupati, Sekda dan Kepala Desa selalu memonitor, supaya kondisi bisa tenang dan kami memikirkan caranya untuk mengambil tindakan prepentif dan langsung menelepon Yusuf dan Jandres supaya pihak TPL segera mundur dan akhirnya situasi bisa reda.”
“Untuk orang tua kami dan saudara yang 12 orang menjadi Korban, harus tetap semangat dan semoga para orang tua kami tetap panjang umur, agar kita bisa cepat menyelesaikan kasus dan mengambil jalan terbaiknya untuk permasalahan ini.” Ujar Tony mengakhiri.
Tidak hanya itu, Sekda Pemkab Toba, Audi Murphy Sitorus mengatakan, “Kami dari Aparatur Pemerintahan Kabupaten Toba, sangat jelas mengetahui tentang kejadian yang terjadi, Selasa lalu. Dalam kejadian itu ketepatan kami dalam posisi rapat. Kades tiba-tiba datang dan menunjukkan video kejadian dari beberapa liputan live facebook masyarakat. Seketika Bupati langsung memberhentikan rapat untuk menyaksikan video tersebut.
“Kami sangat merasakan keresahan dari bapak ibu saat terjadinya konflik dengan PT. TPL. Saat itu juga kami langsung menyimpulkan untuk berkunjung ke Natumingka untuk mempertanyakan langsung terkait konflik yang terjadi. Bupati langsung menghubungi pihak TPL, pihak Polres dan menegaskan mengapa bisa terjadi konflik kekerasan sementara pihak keamanan ada di lokasi.
“Bupati langsung menghimbau pihak Polres untuk mengamankan konflik yang terjadi dan karyawan TPL jangan sampai kontak fisik dengan masyarakat. Mereka hanyalah pekerja, bila memang tidak memungkinkan untuk aktifitas silahkan mundur dari lapangan,” tegas Sekda dihadapan masyarakat saat itu.
Dikatakan, “Aku sebagai Sekda, “sangat merasakan keresahan yang masyarakat rasakan dalam kejadian konflik itu. Sebagai masyarakat adat memang harus mempertahankan segala bentuk yang harus menjadi hak miliknya dan sudah diatur dalam Perda No.1 tahun 2020, yang mengatur hak-hak masyarakat hukum adat dan juga tata cara dalam menjalanakan. Maka dari itu tidak bisa langsung ditetapkan sebelum adanya identifikasi dan verifikasi. Dana dalam memproses ini juga sudah di persiapkan.”
“Saya himbau, Kepala Lingkungan Hidup, Mistar Manurung untuk segera memprioritaskan hal ini. Dalam tahapan-tahapan yang seharusnya dijalankan segera dilakukan untuk membantu apa yang diinginkan masyarakat dan semoga bisa cepat terealisasi.” Pungkas Audi Murphy Sitorus
Bupati Toba, Poltak Sitorus mengatakan, “Pada Selasa, Kepala Desa dengan tergesa-gesa datang menghadap ke ruang saya bersama dengan Pak Wakil Bupati dan saya lihat wajahnya sudah pucat dan kenapa sampai terjadi seperti ini. Saya sudah panik melihat kejadian tersebut,” ungkap Poltak Sitorus.
“Mungkin berkat rahmat yang kuasa, saya langsung ingat telepon pak Yusuf, itu salah satu orang penting di TPL, dan saya kembali menelepon Janres Silalahi dan langsung diangkat dan di respon. Berkordinasi dengan Pak Yusuf dan meminta supaya mundur, karena tidak akan ada solusi di lapangan. Mari kita bicarakan di atas meja, karena di lapangan hanya akan menimbulkan perkelahian. Karena tidak akan ada di lapangan akal sehat, saling pukul yang ada.
Silahkan kalian mundur, nanti akan kita bicarakan mana yang terbaik di atas meja. Pak Janres Silalahi meng-iyakan, dan saat itu mereka mundur dan kami lihat situasi mulai kondisif.
Lebih lanjut kata Bupati, “Malamnya, saya telepon Amang Pendeta Lamsihar Siregar, supaya ditemani dulu saya ngombrol pikirku, karena dialah penasehat saya. Dan saya berdiskusi dengan pendeta dan langsung direspon agar pendeta datang duluan ke Natumingka,“ dan akan saya kabari nanti, kata amang Siregar.
“Tidak ada direncanakan, satu hari ini hadir di sini dan kebetulan Viktor Silaen dari Komisi E hadir di Toba dan dikatakan, Lae Viktor supaya dia ikut ke sini, dan Pak Sekda-pun semangat untuk turun ke lapangan. Saya menghubungi Camat, supaya dikordinasikan pertemuan dan semua kami telah hadir beserta para Kadis yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
“Inilah kesungguhan kami, karena kami ikut merasakan. Dan Sangat kami sesalkan kejadian kemarin, yang menimbulkan luka-luka dan korban di masyarakat, tidak hanya itu, saya dengar di pihak TPL. Inilah yang kita tidak inginkan bersama-sama, dan orang Batak mengatakan, Gelleng inna Bulung ni Jior gumellengan bulung ni bane-bane toho do hata tigor dumengganan ma namardame-dame, kalau ada damai, di sana sudah ada berkat yang kuasa. “Jadi sekali lagi, jangan kalian bilang pemerintah tidak perduli, sudah diceritakan tadi sebenarnya panitia juga sudah dikuatkan untuk melakukan verifikasi,” tegas Bupati.
“Kami 26/02/2021 diangkat, artinya kami baru lahir, jadi masih banyak yang harus kami kerjakan. Namun sudah dikatakan Dinas Lingkungan Hidup, “hal ini akan kita prioritaskan. Tetapi, sangat penting kata sabar. Jadi sabar kita, ikuti proses, karena proses yang baik akan menghasilkan yang baik, kita tidak mau proses yang tidak baik, sehingga timbullah persoalan demi persoalan.
“Kami pemerintah adalah yang kalian pilih, jadi beri kami kepercayaan, karena kami anak kaliannya. Apalagi Wakil Bupati tidak mungkin dia tidak memberi perhatian, jadi beri kami kepercayaan supaya bisa persoalan ini cepat selesai. Supaya apa yang kalian inginkan dapat terwujud terkait yang lima poin tersebut.”
“Walaupun tidak bisa yang kalian minta ini semua terwujud, supaya bisa kita sama sama memberikan hati, terkadang ada saatnya mengalah untuk menang, namun kami akan tetap upayakan supaya ini bisa dapat terealisasi semua,” ujar Bupati mengakhiri.
Hanya saja, dari hasil diskusi tersebut belum ada jawaban pasti, tentang pengembalian tanah adat dan jaminan untuk mengelola wilayah adat dan belum ada waktu yang jelas dan pasti hanya sebatas direncanakan masyarakat sangat pesimis, bahwa kehadiran Bupati belum memberi jawaban yang pasti.
Pasalnya, pada saat kunjungan Bupati/Wakil Bupati dan jajarannya serta Anggota DPRD Provinsi, sejumlah masyarakat menyesalkan, tidak ada dialog dua yang intens dengan Bupati terkait permasalahan tanah adat. “Kehadiran Bupati hanya sebatas untuk menenangkan, sementara persoalan ini sebenarnya harus lebih cepat diselesaikan,” ungkap salah satu masyarakat Natumingka dan tidak bersedia disebut namanya, “masyarakat adat Natumingka tetap akan berjuang untuk mempertahankan wilayah adat, terkait lima poin tuntutan (Masyarakat Adat-Red), Natumingka, “akan terus mengawal apa yang telah menjadi tuntutan kami, kata damai ada, jika tanah adat sudah kembali,” tegas masyarakat. Masyarakat adat Natumingka, tetap memperjuangkan wilayah adat dan melarang aktivitas PT. TPL di wilayah adat Natumingka.
Begitu juga dengan laporan korban kekerasan/penganiayaan yang diduga dilakukan karyawan PT. TPL, harus tetap berjalan sesuai proses hukum,” tegas masyarakat saat dihubungi via telepon selulernya, saat berakhirnya kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba di Desa Natumingka, Kamis (20/5/2021). (Redaksi).
