Pengadaan Bak PAMSIMAS Diduga Tumpang Tindih, Dibangun Didompleng di Kantor Desa

SIDIKALANG, jayaposnews.co.id— Masyarakat Desa Lae Markelang, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, sangat menyesalkan ulah Kepala Desa Lae Markelang.

Dalam pelakasanaan pembangunan PAMSIMAS diduga tidak sesuai Juknis, Bak penampungan air di Dusun Panikkiran sengaja dibuat menempel (Didompleng) di dinding Kantor Desa, untuk mengirit biaya yang diduga sang Kades mengambil keuntungan.

Sesuai Juknis, penyelenggaraan Program PAMSIMAS harus efektif dilaksanakan baik di pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah desa. Ternyata fakta di lapangan tidak sesuai dengan harapan.

Bak penampungan air yang dibangun tidak dapat digunakan alias difungsikan sampai saat ini, karena ketinggian bak tersebut tidak memadai untuk membagi air ke pipa yang tersambung ke rumah rumah penduduk.

Diduga, banyak penyelewengan dana atas pembangunan Pamsimas. Tujuan pemerintah dalam program Pamsimas adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menyalurkan Air Bersih ke masyarakat. Tetapi Kepala Desa Lae Markelang dan kroni kroninya diduga tidak merealisasikan dana tersebut dengan maksimal atau tidak tepat sasaran.

Ketika Media Jaya Pos News berkunjung ke Desa Lae Markelang sangat miris menyaksikan keadaan tersebut, masih banyak lagi kejanggalan kejanggalan lain yang perlu diperhatikan di Desa Lae Markelang, salah satunya struktur staregis pemerintahan. Kepala Desa membuat sistem pemerintahan diduga seperti “Dinasty Kerajaan” mengangkat menantu-nya sendiri jadi Sekretaris Desa (Sekdes) dan anaknya jadi kepala urusan (Kaur).

Tampaknya peran Camat Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kab. Dairi selaku pengambil kebijakan dalam pengangkatan Sekretaris Desa, sepertinya diabaikan. Sikrining dan penilaian kemampuan seseorang menduduki jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) adalah ditentukan penilaian seorang Camat di daerah itu sendiri, tutur salah seorang warga Kabupaten Dairi kepada jayaposnews.co.id.

Padahal masih banyak anak muda di desa itu yang berkompeten yang siap memajukan kesejahteraan desa tersebut, tetapi kepala desa tidak memikirkan kepentingan umum untuk kemajuan masyarakat banyak, beliau mementingkan diri sendiri. Masyarakat minta pihak terkait untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah itu. (Jupantur Marbun)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *