KOTA BEKASI, jayaposnews.co.id – Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra Komisi V yang Membidangi Pendidikan H. Abdul Harris Bobihoe, banyak menerima masukan atas dugaan pelanggaran dalam Penerimaan Peserta Disik Baru (PPDB) Online tingkat SMA SMK. Melalui Komisi V akan melaporkan ke Gubernur agar ke depannya tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.
“Dalam waktu dekat selesai Reses, kami akan gelar rapat dengan Dinas, Karena sudah banyak laporan masuk dari seluruh Jawa Barat, kita akan kaji dimana letak hal-hal laporan yang masuk,” kata H Abdul Harris Bobihoe, Anggota DPRD Jabar kepada media Jumat lalu dalam acara Reses III 2021.
Kita akan mengadakan rapat dengan dinas melalui KCD yang ada di masing-masing wilayah, dan Insyaallah kami akan menerima setiap masukan yang terjadi, supaya PPDB Online bisa berjalan dengan baik ke depannya, ungkapnya.
”Kalo memang ada pelanggaran di sana pasti akan kami tindak,” jelas H Abdul Harris Bobihoe Anggota DPRD Jabar, Dapil VIII Kota Bekasi dan Depok pada Reses III Tahun Sidang 2020-2021 di Duren Jaya Bekasi Timur pekan lalu.
Artinya, akan kami laporan secara tertulis dengan Rekomendasi Komisi V kepada Dinas dan Gubernur, agar persoalan ini ditindak, tidak mungkin kami yang menindak, pastinya akan ada pihak terkait yang harus melakukan verivikasi dan kajian terhadap informasi yang masuk, yang sekiranya akan kita lanjutkan agar ke depannya tidak ada lagi manipulasi data yang seperti Informasi yang kami dapatkan.
Jika berbicara sistem ini sudah cukup baik, dalam memasukkan data seharusnya ada aturan minimal satu tahun sudah ada di dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut, terkait aturan tersebut akan kami kaji kembali, apakah memang harus ada satu tahun dalam Kartu Keluarga atau seperti apa.
”Kebanyakan kita dapat laporan, rata rata mereka hanya menumpang di KK saudara. Hal ini yang akan kita kaji untuk perbaikan ke depannya, supaya aturan ini tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” pungkasnya.
Lanjut Harris panggilan Akrabnya mengatakan, beberapa temuan yang kami dapat memang banyak seperti memanipulasi data, hal ini yang harus di cegah, agar tidak terulang lagi untuk tahun ajaran berikutnya.
Bagaimana caranya supaya teknis kerja lapangan tidak terdapat permainan manipulasi data yang merugikan masyarakat, ini harus diambil solusinya.
Supaya siswa/siswi yang betul-betul dalam zonasi itu bisa diterima dengan baik dan di luar zonasi ini harus melalui prestasi yang luar biasa, baru bisa masuk dalam kriteria calon siswa disekolah tersebut, tuturnya. (Timbul Sinaga)
