Jakarta, www.jayaposnews.co.id | Penyerahan Surat keputusan (SK) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat DPP KAKI Jalan Kebantenan 1 Gang Elang 1 RT/RW 09/05 No. 15 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (27/1/2023).
Penyerahan Surat Keputusan (SK) diterima oleh ketua DPW wilayah Sukabumi Jawa Barat RD Alammangku Wibawa dan di serahkan langsung oleh ketua Umum DPP LSM KAKI DRS M Zawawi Suat, di saksikan Syahrul Sekretaris DPP KAKI dan juga jajaran pengurus DPW KAKI Jawa Barat.
Ketua DPW LSM KAKI Sukabumi, RD Alammangku Wibawa, ketika diwawancarai Awak media ia mengatakan puji syukur atas amanah dan tanggung jawab yang di berikan pada kami selaku DPW KAKI Jawa Barat, walaupun tugas ini berat jika saling bekerja sama pastinya akan ringan.
Demi untuk kemajuan daerah dan meningkatkan pembangunan serta kepercayaan masyarakat yang ada di daerah Jawa Barat,” ujar Alammangku.
Ia juga berharap, Semoga LSM KAKI diakui seutuhnya oleh pemerintah karna kami melaksanakan tugas bukan untuk memperkaya diri melainkan hanya untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
” Kami siap bekerja sesuai Tupoksi sebagai kontrol sosial masyarakat, dan selalu berlandaskan pada AD/RT Lembaga KAKI dan semoga amanah ini dapat kami jalankan dengan baik,”Tuturnya.
Hal senada Yang dikatakan oleh ketua Umum DPP LSM KAKI M Zawawi Suat ,”Saya Berpesan Kepada Ketua DPW terpilih agar dapat menjadi Pemimpin yang Baik, Amanah, dan dapat menjadi contoh yang baik.
Lanjut Zawawi, LSM KAKI berdiri sejak tahun 2019, adapun Visi dan misinya adalah melakukan edukasi dalam bentuk seminar Workshop tentang pencegahan korupsi,
“Secara institusional ada BPK, BPKP, KPK, Ada kejaksaan Agung dan Kepolisian namun secara institusional tidak bisa bekerja secara langsung harus melibatkan pengawasan masyarakat,”ungkap Zawawi
Ia juga menegaskan masyarakat juga harus ikut serta dalam mengawasi anggaran dari mulai perencanaan pengelolaan anggaran serta tanggung jawab anggaran, karna anggaran APBD maupun APBN diambil dari uang rakyat.
Rosid
