Jakarta,www.jayaposnews.co.id – Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem birokrasi, reformasi ini bertujuan untuk memberantas korupsi sehingga dapat menciptakan administrasi publik yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab.
Good governance merupakan konsep yang mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Good governance melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat dan sektor swasta, bukan hanya pemerintah saja.
Good governance memastikan kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas secara adil dan inklusif.
Contoh Reformasi Birokrasi yang baik adalah sistem pelayanan publik terpadu (PTSP), bertujuan menyederhanakan perizinan dengan memangkas birokrasi berbelit.
E-Goverment digitalisasi layanan pemerintah,seperti E-KTP dan Pajak Online sistem ini meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi bagi masyarakat, dan juga memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara cepat hingga dapat mengurangi peluang korupsi.
Contoh penerapan Good governance
Anggaran partisipasi: kota Surabaya menerapkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Transparansi Keuangan : platform seperti LAPOR! di Indonesia memungkinkan masyarakat melaporkan penyalahgunaan anggaran secara langsung dan memantau tindak lanjutnya oleh pemerintah.
Kedua pendekatan ini membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Kesimpulan dari Reformasi birokrasi dan good governance guna menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan karena keduanya menciptakan sistem pemerintah yang stabil,responsif,dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
Melalui reformasi birokrasi, institusi pemerintah dapat meningkatkan kapasitas pelayanan,memberantas pemyimpangan,dan mengelola sumber daya secara efesien.
Sementara itu,penerapan prinsip-prinsip good governance memastikan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Rosid)
