Jakarta, Jayaposnews.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta agar mengevaluasi kinerja Kepala Unit Pengelola Sampah (UPS) Badan Air, Dadang Cahya Rusdiana dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pemprov DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Pasalnya, kedua pejabat ini dinilai bertanggungjawab penuh atas perawatan dan pemeliharaan alat berat milik UPS Badan Air Dinas LH Jakarta yang saat ini rusak dan dibiarkan menumpuk, dilokasi seperti di Nagrak Jalan Inspeksi Kirana, Cilincing, Jakarta Utara.
Banyaknya alat berat yang mengalami kerusakan, diduga akibat tidak dijalankannya mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan dengan baik. Puluhan alat berat dalam keadaan rusak tersebut tampak dibiarkan menumpuk seolah seperti besi tua yang siap ditimbang dan dijual ke pembeli.
Alat berat Dinas LH DKI Jakarta itu kalua dijalankan dan dirawat dengan baik, alat berat itu tidak akan cepat rusak dan bisa digunakan secara optimal. “Kita menduga bahwa alat berat Dinas LH itu tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik walaupun anggaran pemeliharaan cukup besar setiap tahunnya,” ungkap seorang warga Kampung Sawah, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (31/8/2025), seraya berharap tidak disebutkan namannya.
Sebenarnya alat berat Dinas LH DKI Jakarta yang ditumpuk tanpa perawatan di Nagrak itu lanjutnya, adalah alat berat yang belum sangat tua. Namun karena mekanisme pengelolaan dan perawatan yang kurang baik, akhirnya alat berat tersebut terkesan ada pembiaran dan ditumpuk dilokasi Nagrak.
Kepada Gubernur Pramono Anung, dia meminta agar alat berat disemua wilayah kerja Dinas LH DKI Jakarta, baik diwilayah Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara dan Kepulauan Seribu untuk segera dilakukan inventarisasi alat berat yang rusak. Langkah itu sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan dan perawatan alat berat tersebut dijalankan dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada.
Penting juga untuk diketahui apakah ada indikasi masalah dalam proses pengadaan alat berat baru, termasuk kurangnya pengawasan kualitas, sehingga alat yang dibeli tidak sesuai standar atau memiliki cacat tersembunyi.
Pengadaan alat berat yang diduga diwarnai oleh praktik yang tidak jelas dan adanya potensi intervensi dari pihak tertentu, yang bisa berdampak pada kualitas dan fungsionalitas alat yang dibeli.
Meskipun ada pengadaan, tidak diimbangi dengan mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan yang baik, sehingga alat yang ada juga cepat rusak dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Diberitakan sebelumnya, anggaran perawatan alat berat milik UPS Badan Air Dinas LH DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai Rp 18 miliar diduga kuat tidak tepat sasaran, selayaknya Gubernur DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada pejabat terkait yang dinilai tidak berintegritas dan tidak dengan bekerja baik.
Ironisnya, alat berat yang rusak dan tanpa perawatan tersebut sudah sekian lama dibiarkan tanpa ada terlihat perbaikan. Tumpukan alat berat di Nagrak misalnya, sudah ber tahun tahun dibiarkan teronggok tanpa perbaikan, bak menjadi besi tua yang tidak berguna. Padahal anggaran jalan terus.
Dari pantauan media dilapangan, Selasa (27/5/2025) di Nagrak Jalan Inspeksi Kirana wilayah Cilincing, tampak terlihat ada beberapa alat berat yang sudah rusak terparkir di lokasi dan dibiarkan begitu saja, seolah alat berat tersebut bak tumpukan sampah besi dan tak berharga.
Menanggapi besarnya anggaran perawatan alat berat di UPS Badan Air DKI Jakarta, Pimpinan Redaksi Jaya Pos News, Jhonny Malau ketika di temui di kantornya baru-baru ini menagatakan, kendati anggaran perbaikan alat berat yang sangat fantastis, UPS Badan Air belum mampu memperbaiki alat berat yang rusak.
Dan anehnya lagi, mekanik PJLP UPS Badan Air sering sekali memperbaiki alat berat sendiri dengan mengkanibal sparepart, untuk memperbaiki alat yang satu mengorbankan alat yang lain. Akhirnya alat yang diambil sparepart nya itu menjadi rongsokan besi tua tidak bisa lagi diperbaiki seperti yang terlihat di gudang Nagrak Cilincing.
“Pertanyaan, kemana alokasi dana perbaikan alat berat itu digunakan, atau apakah anggaran perbaikan atau perawatan alat berat itu dijalankan tidak tepat sasaran, ataukah masuk pundi pundi oknum pejabat di Prasana dan Sarana mengingat anggaran ini adalah anggaran Prasar. Mungkin tidak heran apabila ada oknum pejabat di UPS Badan Air yang menikmati fasilitas mewah seperti mobil mewah dengan harga fantastis,” ujarnya.
Jhonny menambahkan, hampir semua alat berat UPS Badan Air rusak, seperti di Waduk Satria, alatnya cuma bisa dayung tidak bisa berjalan dengan trek begitu juga alat berat yang standby di Kali Cakung Drain. Kerusakannya parah, semua hosenya sudah tidak ada, ibarat kata alat ini ibarat manusia nafas tinggal di leher, karena hanya arm nya yang bisa gerak.
“Anggaran tiap tahunnya jalan terus, sudah beberapa kali operator mengajukan perbaikan tapi tak kunjung diperbaiki. Itu salah satu contoh dan banyak lagi seperti tumpukan alat berat di KM 18 Daanmogot Jakarta Barat,” tandas Jhonny.(Rosid)
Gubernur dki di minta utk segera meninjau ulang jabatan kadis lingkungan hidup dki Jakarta
Terimakasih