Dua Tahun Mangkrak Jembatan Timbang TPA Jatiwaringin Diduga Jadi Proyek Mubazir, APH Diminta Turun Tangan

TANGERANG, Jayaposnews.co.id – Pembangunan dua unit jembatan timbang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan.

Fasilitas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut diduga belum difungsikan hingga kini, meskipun telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.

Pantauan awak media pada Selasa (17/11/2026) menunjukkan, kedua jembatan timbang terlihat kusam dan kurang terawat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai perencanaan, urgensi pembangunan, serta manfaat fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat tersebut.

Publik berhak mempertanyakan, apa sebenarnya urgensi pembangunan dua jembatan timbang tersebut jika hingga dua tahun kemudian belum juga dimanfaatkan?

Apakah proyek ini telah melalui kajian kebutuhan dan kesiapan operasional yang matang, atau justru sekadar menjadi kegiatan untuk menyerap anggaran?

Bahkan, muncul dugaan adanya praktik kongkalikong dalam pelaksanaan proyek demi memperoleh keuntungan tertentu. Dugaan ini perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pertanggungjawaban anggarannya.

Persoalan tersebut semakin memprihatinkan karena bukan hanya dua jembatan timbang yang diduga belum berfungsi. Dua unit mesin hoar yang juga diadakan disebut belum dapat dimanfaatkan akibat keterbatasan pasokan listrik.

Jika kondisi tersebut benar, hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan pengadaan barang dan kesiapan sarana pendukung. Sebab, pengadaan fasilitas pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan, kelayakan teknis, serta kesiapan operasional sebelum anggaran direalisasikan.

Ketua Umum DPP Darma Advokasi Masyarakat Indonesia (DAMI), Darma Pakpahan, SH, MH, kepada Jurnalkota.com menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi apabila perencanaan dilakukan secara matang.
“Ini tidak boleh terjadi.

Jangan sampai uang rakyat yang bersumber dari pajak justru dihambur-hamburkan untuk membangun fasilitas yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut,” tegas Darma.

Ia juga menyoroti fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tangerang dan meminta BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, termasuk memastikan apakah terdapat indikasi kerugian keuangan daerah.

Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) sudah seharusnya turun tangan untuk menelusuri secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek.

“Inspektorat harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan. APH perlu turun tangan agar semuanya menjadi terang dan jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, S.Sos., M.Si., saat dihubungi melalui telepon seluler untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait belum difungsikannya fasilitas tersebut, belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.

Padahal, penjelasan dari DLHK sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik, terutama mengenai alasan dua jembatan timbang belum beroperasi, kendala pemanfaatan dua mesin hoar, serta besaran anggaran yang telah direalisasikan.

Penggunaan APBD bukan sekadar persoalan terserap atau tidaknya anggaran, melainkan kewajiban pemerintah memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat justru berakhir menjadi bangunan tak terpakai. (Bung)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *