TANGERANG, JAYAPOSNEWS – Aktivitas truk pengangkut sampah dari luar wilayah Kabupaten Tangerang yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Sukadiri, menuai sorotan.
Sedikitnya 20 truk sampah diduga berasal dari Kota Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Jakarta, terpantau leluasa memasuki kawasan TPA pada malam hari.

Berdasarkan pantauan wartaan, kendaraan pengangkut sampah tersebut menggunakan pelat nomor hitam maupun kuning. Aktivitas ini memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas penerimaan sampah dari luar daerah, mekanisme kerja sama, serta kontribusi retribusi yang masuk ke kas daerah.
Salah satu kendaraan yang terpantau di Jalan Raya Tanggul Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, bernomor polisi B 9010 VPA. Pada kaca depan truk tertulis “Mitra DLHK Kabupaten Tangerang”, sedangkan pada bagian pintu samping tercantum nama CV Nawi Mandiri, Cipondoh, Tangerang.
Selain kendaraan tersebut, tiga truk lainnya yang berhasil diidentifikasi masing-masing bernomor polisi B 9070 TIX, B 9216 IYE, dan A 8527 QA.
Keberadaan puluhan kendaraan pengangkut sampah dari luar wilayah ini bukan sekadar persoalan lalu lintas truk menuju TPA. Hal yang lebih mendasar adalah menyangkut tata kelola fasilitas pengelolaan sampah milik daerah,transparansi kerja sama, potensi pendapatan daerah, serta dampak lingkungan yang harus ditanggung masyarakat sekitar.
Kerja Sama dengan DLHK Harus Jelas
Jika benar truk-truk tersebut beroperasi sebagai mitra DLHK Kabupaten Tangerang, publik berhak mengetahui siapa pihak yang memberikan izin, bagaimana bentuk kerja samanya, dan apa dasar hukum penerimaan sampah dari luar daerah.
Apakah terdapat perjanjian kerja sama resmi ant pemerintah daerah atau antara DLHK dengan pihak perusahaan? Apakah kerja sama tersebut dilengkapi dokumen administrasi, izin operasional, serta ketentuan tarif pembuangan sampah?
Tak kalah penting, bagaimana mekanisme pembayaran retribusi atau kompensasi atas setiap ton sampah yang masuk? Apakah pembayaran dilakukan berdasarkan volume, tonase, jumlah ritase, atau skema lainnya? Ke mana penerimaan tersebut disetorkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Jangan sampai fasilitas pengelolaan sampah milik daerah menjadi tempat pembuangan sampah lintas wilayah tanpa kejelasan administrasi, pengawasan, maupun kontribusi yang transparan terhadap pendapatan daerah.
Diduga Beroperasi Sejak 2026
Informasi yang dihimpun Jurnalkota.com menyebutkan, aktivitas truk sampah dari luar Kabupaten Tangerang tersebut diduga mulai berlangsung pada 2026, bertepatan dengan pergantian kepala dinas.
Informasi ini perlu diklarifikasi secara terbuka oleh DLHK Kabupaten Tangerang, terutama terkait kapan kerja sama mulai berjalan, siapa pihak yang terlibat, berapa volume sampah yang diterima, serta berapa nilai kontribusi atau retribusi yang telah diperoleh selama kegiatan tersebut berlangsung.
Penerimaan sampah dari luar daerah juga semestinya mempertimbangkan kapasitas TPA, beban operasional, daya tampung, sistem pengelolaan lingkungan, serta risiko pencemaran yang berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar.
DLHK Jangan Bungkam
Jayaposnews.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat , S.Sos., M.Si., melalui pesan singkat terkait aktivitas truk sampah dari luar wilayah yang masuk ke TPA Jatiwaringin, termasuk dugaan kerja sama dengan pihak perusahaan.
Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sikap diam pejabat publik di tengah munculnya pertanyaan mengenai pengelolaan fasilitas daerah tentu tidak menyelesaikan persoalan.
Sebaliknya, keterbukaan menjadi penting untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan, tidak merugikan keuangan daerah, dan tidak menambah beban lingkungan yang harus ditanggung masyarakat Kabupaten Tangerang.
DLHK Kabupaten Tangerang perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum penerimaan sampah dari luar daerah, dokumen kerja sama, identitas mitra, mekanisme pembayaran, volume sampah yang masuk, serta pengawasan terhadap aktivitas truk-truk tersebut.
TPA Jatiwaringin bukan sekadar tempat membuang sampah. Pengelolaannya menyangkut kepentingan publik, lingkungan, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Jika puluhan truk dari luar wilayah dapat masuk secara rutin, transparansi mengenai siapa yang mengizinkan, apa dasar hukumnya, dan berapa kontribusi yang diterima daerah bukan lagi sekadar pertanyaan, melainkan kewajiban yang harus dijawab. (tohang)
![]()


