JAKARTA, jayaposnews.co.id – Benarkah telah terjadi Perbudakan terhadap sejumlah buruh harian lepas di Perkebunan Toba Pulp Lestari (TPL) ?
Kalau itu benar, berarti PT TPL telah mendulang untung dari sistem kerja buruh harian lepas (BHL-Red).
Sikap dan pernyataan Admadsyah (Eben) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) DPD Sumatera Utara dalam Konfrensi Pers yang diadakan KSPPM, Aman Tano Batak, BAKUMSU, Walhi Sumut dan Aliansi Gerak Tutup TPL.Kamis (19/8/2021).
“Tujuan sejati kemerdekaan sebuah bangsa, adalah Merdeka dari belenggu kerja perbudakan, Bebas dari berbagai bentuk kerja yang menghisap darah dan menindas manusia atas manusia, menghargai waktu kerja dan tenaga kaum buruh sebagai penghasil laba bagi perusahaan.
Oleh sebab itu,diera zaman sekarang masih ada ditemukan sistim perbudakan di negeri ini. Mestinya, sudah dimerdekakan dari keterbelakangan sistem tenaga kerja.
Ironisnya, sisa-sisa warisan penjajahan atau perbudakan masih terjadi dan mestinya, harus di hapus dari bumi Indonesia untuk memberikannya kesejahteraan bagi masyarakat khususnya kaum buruh yang bekerja sebagai buruh di TPL.
Namun, di hari Kemerdekaan Republik Indonesia di usia ke 76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia momentum peringatan ini, tidak tersentuh dan bahkan ribuan buruh yang bekerja untuk menyambung nyawa nan jauh di Tapanuli”.
Melalui izin penguasaan tanah dan hutan adat seluas 167.912 Ha, PT. Toba Pupl Lestari (PT.TPL) melakukan eksploitasi alam kawasan danau toba dan menerapkan praktek kerja perbudakan dan berwatak eksploitatif atas 7.000 tenaga kerja yang disebut sebagai Buruh Harian Lepas (BHL).
Istilah ini bukan sekedar penyebutan, melainkan bentuk pengkastaan (pembeda)/ status sosial dan stigma golongan buruh rendahan, yang seolah pantas mendapatkan beban kerja yang berat dengan cara kerja dan alat kerja yang tradisional.
Mengakibatkan diperlakukan tanpa jaminan kesejahteraan dan haknya untuk menerima upah yang jauh dari standar, tanpa perlindungan undang-undang tenaga kerja maupun fasilitas penunjang hidup yang rendah.
Ironisnya, korelasi dari praktek sistim Tenga kerja yang buruk ini menjadi sumber (laba) keuntungan bagi TPL, sebagaimana TPL mencatatnya dalam Annual Report Tahun 2020 bahwa hasil penjualan bersih mencapai USD 126.023 juta atau sebesar Rp. 1,8 Trilliun (nilai tukar rupiah seharga Rp. 14.529 per dollar rerata ditahun 2020).
Skema eksploitatif dari sistem tenaga kerja perbudakan yang dipraktekkan TPL di era masyarakat modern ini, diantaranya :
Mereka yang berstatus buruh harian lepas (BHL) menerima beban kerja melalui perusahaan sub kontraktor – sub kontrak yang berjumlah sekitar 46 – 49 unit badan usaha yang menjadi mitra PT. TPL dalam melakukan pekerjaan borongan di area produksi seluas 70.074 Ha.
Luasan area produksi ini dikerjakan oleh 7.000 BHL, maka secara tidak langsung tiap-tiap BHL menerima tanggung jawab beban pekerjaan seluas 10 Ha.
Projek penanaman dan perawatan ini digarap secara simultan seluas 14.000 per tahunnya atau sekitar 23.338.000 pohon. Sehingga dapat memproyeksikan hasil panen kayu log sekitar 1.937.054 – 1.960.000 ton dalam setahun, dengan nilai panen berkisar 1,2 Trilliun, bila disesuaikan dengan harga kayu Log eukaliptus sebesar Rp. 650.000 per ton yang telah dicatatkan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Upah yang dibayarkan oleh TPL dalam setahun, tidak sebanding dengan total nilai hasil panen kayu log tersebut.
Dibawah intervensi sistem kerja target, ke 7.000 orang BHL ini hanya menerima upah yang tidak manusiawi, sangat murah dan jauh dibawah ketentuan UMK, tidak hanya itu, bahkan lebih jauh dari nilai hasil kerjanya.
Upah untuk per hari yang dibayar melalui Sub Kontraktor sebesar Rp. 80.000 – Rp. 85.000 dan yang diterima tidak lebih dari Rp. 2.000.000 per bulan dengan 25 hari kerja atau sekitar Rp. 24.000.000 dalam setahun dan bila dikalikan dengan jumlah seluruh BHL maka total pembayaran upah dalam setahun berkisar Rp. 168 Milliar.
Itu baru cuaca mendukung, Namun apabila cuaca tidak mendukung, seperti hujan, mengalami sakit dan sebagainya.
Mereka tidak mendapatkan upah segitu. Disebabkan, hanya menerima upah jauh dibawah cuaca normal berkisar Rp. 1.800.000/ bulan.
Tidak hanya itu, yang terparah lagi dialami oleh BHL yang bekerja diprojek Pemanenan (penebangan), tiap ton hasil kayu log hasil tebang hanya dibayarkan sebesar Rp. 10.000 (data pada tahun 2017). Dalam sehari mereka dapat memanen sebanyak 25 ton, dengan upah sebesar Rp. 250.000. Namun jam kerja mereka berkisar 12 – 14 jam sehari, bahkan hingga jam 03.00.wib baru berhenti kerja dan esok paginya kembali lagi bekerja.
Sebagian BHL pemanen ini, menghabiskan kehidupannya dibawah tenda. Tinggal dan tidur berminggu-minggu di bawah tenda plastik yang mereka buat dengan ala kadarnya, dengan cara nomaden seiring semakin jauhnya jangkauan area penebangan, dan diantara mereka ada yang membawa istri dan anak-anaknya sekaligus.
Rendahnya upah yang diterima, tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup sehari hari.
Rata-rata anggota rumah tangga BHL sebanyak 4 orang dengan total pengeluaran kebutuhan hidup yang sangat rendah yang berkisar Rp. 2.768.500, tidak termasuk tanggungan biaya sekolah SD, SMP, SMA dan untuk biaya lain-lainya.
Bahkan untuk kebutuhan beras pun, mereka adakalanya mengutang ke Sub Kontraktor. Situasi ini, mengharuskan BHL mesti bekerja suami dan istri di perkebunan kayu tersebut, serta memperpanjang jam kerjanya dengan menggunakan hari libur menjadi buruh upahan dilahan pertanian masyarakat asli.
Disamping itu, para BHL tidak menerima hak-hak lainnya selain upah murah. Mereka tidak mendapatkan Tunjungan Hari Raya (THR), bonus dari capaian target produksi atau insentif maupun tunjungan-tunjungan, juga tidak terlindungi sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sebagian BHL cukup didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mereka tidak pernah mendapatkan hak cuti tahunan, cuti mengkitankan/membaptiskan anak, cuti lebaran, Natalan atau hari Raya Nasional lainnya.
Bahkan kaum ibu atau buruh perempuan tidak mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan serta cuti keguguran.
Hari libur nasional mereka diperintahkan tidak bekerja, tetapi upah tidak dibayar. Anak-anak BHL tidak mendapatkan fasilitas bantuan sekolah dari TPL, dan sebab itu, sebagian anak-anak BHL putus sekolah setelah tamat dibangku sekolah dasar.
TPL juga tidak menyediakan sarana tempat penitipan anak dan bermain, sehingga anak-anak mesti ditinggalkan di rumah (dibarak) ketika ayah dan ibunya bekerja.
BHL dan keluarganya diberi tempat tinggal, namun tidak pantas disebut rumah dan layaknya disebut barak.
Kondisi tersebut sangat memprihatikan dan “tidak memanusiakan manusia”.
Kondisi Barak untuk berlindung hanya berdinding papan kusam, lantai semen, atap seng berkarat, tanpa kamar dan tempat tidur serta tanpa dapur dan kamar kakus (WC).
Dengan ukuran barak berkisar 4 x 5 meter dan berbatas sebelah dinding papan antar tetangga.
Bila ingin memiliki kamar dan tempat tidur, dapur dan kamar kakus (WC), buruh harus menabung untuk membangunnya dan tak mungkin didapatkan secara gratis. Kamar mandi berdinding seng karat, terbuka tanpa atap dan berada sekitar 15 meter dari barak.
Persisnya disamping bawah badan jalan, yang selalu dilalui orang. Setiap orang yang melewati akan menoleh kesamping, maka terlihat orang didalam kamar mandi tersebut.
Air mandi dialiri melalui pipa yang terhubung ke seberang jalan, bukan bersumber dari air sungai atau mata air, tetapi kolam ukuran 20 x 20 meter yang dibuat oleh Sub Kontraktor menjadi genangan air. Meteran listrik dipasang 1 untuk 4 unit barak, dibayar buruh secara patungan sebesar Rp. 50.000/bulan per unit.
Di barak, BHL tidak memiliki Televisi, musik, radio atau sepeda motor. Peralatan memasaknya pun biasa, jarang dari mereka yang memiliki rice cooker dan kompor gas. Kuali, piring dan cangkir sekedarnya dan ada yang menggunakan periuk serta kayu sebagai bahan bakar memasak.
Rendahnya upah yang diterima BHL akibat adanya potongan serta denda yang dibebankan terhadap kaum buruh.
Dugaan perampasan upah yang dialami buruh TPL, terjadi dalam hal : (1).Pembayaran premi BPJS ketenagakerjaan bagi BHL yang menjadi peserta maupun tidak, (2). Bila ada pohon eukaliptus yang mati terpapar racun hama dipotong upah sebesar Rp. 50.000 per pohon, (3). Bila mangkir (tidak masuk) kerja selain upah tidak dibayar dan upah yang ada pun dipotong, (4). Pembelian perlengkapan kerja, Baju kaos lengan panjang, topi, sarung tangan dan sepatu bot.
Mestinya perusahaan menyiapkan pengamanan tenaga kerja seperti, helm dan kaca mata untuk kebutuhan BHL, tidak disediakan perusahaan. (5). Pengeluaran biaya listrik dan fasilitas rumah, seperti pembuatan kamar dan tempat tidur serta kamar kakus (WC).
Hal tersebut membuktikan bahwa PT. TPL tidak memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan perekonomian buruh serta menguatkan nilai peredaran uang dimasyarakat sekitar area konsesi.
Dibalik stigma penyebutan BHL ini, menjadi legitimasi bagi TPL untuk memisahkan status sosial antar pekerja “mana yang pantas mendapatkan perlindungan hak dan mana yang tidak pantas dilindungi haknya”.
Dengan sistem BHL, TPL mendulang laba dan memeras keringat kaum BHL (Buruh Harian Lapangan ).
Sebagaimana dalam Annual Report tahun 2020, TPL mendapatkan penghargaan dan sertifikasi.
Dengan tegas kami mengatakan, bahwa TPL tidak layak mendapatkan penghargaan dan sertifikat
Ketika masih eksis melestarikan sistem kerja eksploitatif dan terjadi perbudakan diperkebunan kayu eukaliptusnya.
Kami minta kepada Presiden Republik IndonesiaI Bapak Ir. Joko Widodo, untuk mencabut dan mengambil kembali berbagai macam penghargaan dan sertifikasi yang diberikan.
Berangkat dari niat yang tulus dan keinginan yang mulia, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak 7.000 buruh yang bekerja diperkebunan kayu eukaliptus PT. TPL agar bebas dari stigma sebagai buruh harian lepas (BHl) dan mendapatkan hak-hak yang semestinya diberikan berdasarkan peran serta dan hasil kerjanya. Demikian sikap dan pernyataan kami melalui konpersi Pers/ Rilis kami disampaikan.
Hal senada juga dengan pernyataan Siti Rubadiah Ketua Suluh Perempuan, “Bahwa Perbudakan di perkebunan TPL bukanlah hal yang baru”.
Praktik ini sudah terjadi sejak masa kolonial belanda. Jika Indonesia di era kemerdekaan yang sudah berumur 76 tahun masih ada perusahaan yang melakukan praktek perbudakan, dalam hal ini Toba Pulp Lestari merupakan sesuatu yang ironis. Hal ini, sangat bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan yang diimpikan para founding father Indonesia.
“Setelah saya membaca hasil investigasi yang dilakukan oleh DPD GSBI Sumatera Utara, bagaimana keberadaan PT. TPL secara nyata telah melakukan perbudakan dan merugikan banyak orang, khususnya buruh harian lepas.
Protelarisasi yang dilakukan PT. TPL adalah sesuatu yang tidak mengejutkan, akan tetapi harus kita pahami, bahwa tanpa perlawanan, praktik perbudakan ini akan semakin subur dan sebagai bagian dari oligarkhi, PT. TPL akan tetap menari-nari di atas penderitaan rakyat,”
ungkap Hermawan Sutantyo Ketua Nasional Konfederasi Serikat Nasional.
Tidak hanya itu,” Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia.
“Apa yang disajikan dalam investigasi tersebut, cukup mencengangkan. Begitu banyak pelanggaran HAM yang dialami kaum buruh yang juga sebagai masyarakat setempat menjadi kuli di negeri sendiri, khususnya BHL dan keluarganya oleh PT.TPL.
Laporan ini sebaiknya dilanjutkan ke lembaga-lembaga Negara seperti KOMNAS HAM agar dapat dilanjutkan dengan penyelidikan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.”
“Saya ingin menyampaikan bahwa laporan ini juga diteruskan ke forum-forum Internasional. untuk menyampaikannya ke komite ekonomi sosial budaya, komite HAM di PBB.”
“Didalam banyak praktek bisnis yang melaksanakan perbudakan di berbagai Negara di dunia, bisnis dengan praktek perbudakan adalah bisnis yang sangat menguntungkan.
Jadi yang harus dipertanyakan adalah moralitas dari keuntungan itu. Apakah praktik bisnis di masa ini adalah praktik bisnis yang beretika? Apakah praktik bisnis ini berkomitmen untuk menghormati dan melindungi HAM, berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup?.”
“Ini bukan buruh harian lepas, ini adalah perbudakan. Sebagaimana sudah diatur dalam peraturan maupun Undang-undang Ketenagakerjaan.
Dari laporan investigasi, kami melihat belum ada kehadiran pemerintah dalam mengawasi masalah-masalah ketenagakerjaan dalam praktik bisnis PT. TPL.”.
“Cara TPL merekrut dan menggunakan BHL dengan bungkus CV, Usaha Dagang, dll Ini sudah melanggar Undang Undang. Ini sudah mengarah pada perdagangan manusia” pungkas Gindo Nadapdap selaku Advokat yang berkecimpung dalam perburuhan,”DPD GSBI Sumut-Aliansi Gerak Tutup TPL. Eben. (Parulian)
