Jakarta, jayaposnewd.co.id — Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya menjadi contoh ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum yang tegas. Namun belakangan ini, muncul satu pemandangan yang terasa sangat kontradiktif: maraknya aktivitas penagih utang atau yang sering disebut debkolektor yang beroperasi secara bebas di ruas-ruas jalan umum, termasuk menghentikan kendaraan sepeda motor secara mendadak. Di sinilah letak ironinya.
Antara Tempat Umum dan Prosedur Hukum
Secara aturan, penagihan utang adalah urusan perdata yang harus diselesaikan melalui jalur resmi dan sopan. Ruas jalan raya adalah tempat untuk berlalu lintas, bukan tempat untuk memutuskan sengketa keuangan. Namun kenyataannya, banyak warga melaporkan dicegat, ditekan, bahkan dipaksa menyerahkan kendaraan saat sedang dalam perjalanan.
Ironinya semakin terasa ketika di satu sisi kita melihat banyak rambu lalu lintas, petugas kepolisian, dan operasi ketertiban yang digelar hampir setiap hari untuk menjaga keamanan. Namun di sisi lain, aktivitas yang berpotensi menimbulkan keributan, mengganggu arus lalu lintas, dan melanggar hak orang lain justru dibiarkan berlangsung tanpa gangguan. Hal ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat: apakah ada standar penegakan hukum yang berbeda?
Hak dan Kewajiban yang Terbalik
Ada pula ironi dari sisi aturan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan ketat mengenai cara penagihan utang, melarang penggunaan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang mempermalukan nasabah di tempat umum. Namun di lapangan, aturan ini sering kali seolah hanya berlaku di atas kertas.
Di satu sisi, debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya. Di sisi lain, ia juga berhak diperlakukan secara manusiawi dan hukum. Namun kenyataan di jalan sering kali membalikkan posisi ini: yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru merasa tertekan, sementara pihak yang melakukan tindakan di luar prosedur tampak berjalan bebas.
Mengapa Ironi Ini Terjadi?
Persepsi bahwa aparat “tutup mata” sering muncul bukan tanpa alasan. Banyak kasus yang tidak dilaporkan secara resmi karena korban takut, tidak tahu prosedur, atau merasa laporan tidak akan ditindaklanjuti. Di sisi lain, aparat beralasan bahwa tanpa laporan resmi dan bukti yang jelas, sulit untuk melakukan penindakan secara langsung.
Namun kondisi ini tetap menciptakan celah: ruang publik menjadi tidak aman, dan rasa keadilan masyarakat pun tergerus. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten di tempat yang terlihat seperti jalan raya, bagaimana warga dapat percaya bahwa aturan melindungi mereka?
Keberadaan debkolektor yang beroperasi di jalanan Jakarta adalah cerminan dari tumpang tindih antara kebutuhan penagihan, kepatuhan hukum, dan pengawasan di lapangan. Ironinya bukan hanya pada cara mereka bekerja, melainkan pada kenyataan bahwa di tengah kota yang mengaku maju dan tertib, warga masih merasa tidak aman saat mengendarai kendaraannya sendiri.
Menyelesaikannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu pihak. Diperlukan pengawasan lebih ketat dari regulator, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan yang melanggar aturan. Hanya dengan begitu, ironi ini bisa berubah menjadi kepastian hukum yang sesungguhnya.
Artikel ini mengangkat kondisi dan persepsi yang berkembang di masyarakat, bukan bermaksud menuduh secara sepihak. Penagihan utang tetap sah jika dilakukan sesuai aturan, namun cara pelaksanaannya harus tetap menjaga hak dan keamanan semua pihak.(Red)
