TANGERANG, Jayaposnews.co.id – Pengadaan dua unit mesin hoar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang melalui APBD Tahun Anggaran 2024 menuai sorotan.
Pasalnya, lebih dari dua tahun sejak pengadaan, kedua mesin tersebut diduga belum pernah dioperasikan dan kini hanya terparkir di hanggar TPA Jatiwaringin.
Berdasarkan pantauan Jayaposnews.com, Senin (16/11/2026), kedua mesin berukuran sekitar tiga meter tersebut masih terlihat terbengkalai. Sebagian bagiannya mulai berkarat akibat lama tidak digunakan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perencanaan, kajian kebutuhan, serta kesiapan sarana pendukung sebelum pengadaan dilakukan. Bagaimana mungkin mesin pengolahan sampah dibeli menggunakan uang rakyat, tetapi hingga bertahun-tahun kemudian belum dapat difungsikan?
Seorang sumber di lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, mesin tersebut belum dioperasikan karena terkendala kapasitas listrik yang belum memadai.
Selain itu, pihak di lapangan masih menunggu instruksi dari dinas terkait.
“Daya listrik yang dibutuhkan cukup besar dan sampai sekarang belum ada penambahan daya. Kami masih menunggu instruksi dari dinas,” ujarnya.
Mesin hoar merupakan peralatan yang digunakan untuk memisahkan material sampah, seperti plastik dan tanah. Namun, efektivitas penggunaannya di TPA Jatiwaringin juga patut dipertanyakan, mengingat kondisi sampah di lokasi tersebut sudah menumpuk dan bercampur dalam volume besar.
Informasi yang diperoleh media menyebutkan, harga pengadaan mesin tersebut mencapai sekitar Rp350 juta per unit. Dengan demikian, total nilai pengadaan dua unit diperkirakan mencapai Rp700 juta.
Angka dan rincian tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen kontrak serta realisasi anggaran.
Hari Mahardika, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang, menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui e-katalog dengan penyedia PT Makmur Radika menggunakan APBD 2024.
Menurut Hari, kendala pengoperasian terletak pada kebutuhan daya listrik mesin yang disebut mencapai 35.000 KVA. Pihaknya saat itu merencanakan pemasangan listrik berkapasitas 100.000 KVA agar mesin dapat dioperasikan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang saat ini, Mohamad Yusuf, S.IP., M.Si., belum berhasil dimintai keterangan terkait kepastian pengoperasian kedua mesin tersebut.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada alasan keterbatasan daya listrik.
Sebab, kebutuhan infrastruktur, kesiapan lokasi, dan kemampuan operasional semestinya menjadi bagian dari kajian sebelum pengadaan dilakukan, bukan justru menjadi hambatan setelah anggaran ratusan juta rupiah dibelanjakan.
Publik juga berhak mengetahui berapa biaya pemeliharaan kedua mesin selama tidak beroperasi, siapa yang bertanggung jawab atas perawatannya, serta apakah ada risiko kerugian akibat aset pemerintah yang dibiarkan menganggur.
DLHK Kabupaten Tangerang perlu membuka informasi secara transparan, mulai dari spesifikasi mesin, dokumen pengadaan, nilai kontrak, hasil pemeriksaan barang, hingga target waktu pengoperasian.
Jika pengadaan dilakukan tanpa perencanaan kebutuhan dan kesiapan infrastruktur yang memadai, maka patut dipertanyakan efektivitas penggunaan APBD tersebut.
Uang rakyat tidak seharusnya dihabiskan untuk membeli peralatan yang akhirnya hanya menjadi pajangan di hanggar. Aparat pengawas internal pemerintah maupun pihak terkait perlu mengevaluasi proses pengadaan dan memastikan apakah aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang bagi DLHK Kabupaten Tangerang maupun pihak penyedia untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. (tohang)
![]()


