TANGERANG, JAYAPOSNEWS – Perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan Puskesmas Curug, Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran 2026, memasuki tahap pemeriksaan terhadap pihak pelapor.
Koordinator Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya telah memenuhi panggilan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk memberikan keterangan sekaligus menyerahkan dokumen pendukung terkait laporan tersebut.
Dalam laporannya, GMAKS menyoroti sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum, mulai dari dugaan praktik pinjam bendera, indikasi pengaturan proses tender, hingga potensi anggaran tidak terealisasi atau diduga fiktif senilai sekitar Rp617 juta untuk pekerjaan pembongkaran gedung lama dan penebangan pohon.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor B-7413/M.6.12/Fo.2/11/2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Kepala Seksi Pidsus, Muhammad Arsyad, S.H., M.H.
Pemeriksaan terhadap pihak pelapor dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor PRIN-4985/M.6.12/Fo.2/10/2026.
GMAKS menegaskan, kehadiran mereka merupakan bentuk komitmen untuk memberikan informasi dan bukti pendukung agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
Pernyataan Dinas Kesehatan Dipertanyakan
Di tengah proses penanganan laporan, GMAKS turut mempertanyakan penjelasan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengenai pengelolaan anggaran pembongkaran gedung lama dan penebangan pohon.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan disebut menjelaskan bahwa anggaran untuk kedua item pekerjaan tersebut semula dialokasikan melalui dinasnya, tetapi kemudian dikembalikan ke kas daerah karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memiliki alokasi serupa. Langkah tersebut, menurut penjelasan itu, dilakukan untuk menghindari penganggaran ganda atau double budgeting.
Namun, penjelasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan bagi GMAKS. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan fisik pembangunan Puskesmas Curug masih berlangsung.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana status pembiayaan pekerjaan pembongkaran gedung lama dan penebangan pohon apabila anggaran yang semula dialokasikan oleh Dinas Kesehatan diklaim telah dikembalikan ke kas daerah?
GMAKS menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka, termasuk mengenai realisasi anggaran, sumber pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kedua item pekerjaan tersebut.
Kejaksaan Diminta Telusuri Dokumen dan Kontrak
GMAKS juga meminta Kejaksaan menelusuri kesesuaian antara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen tender, hingga pelaksanaan kontrak pekerjaan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, perubahan lingkup pekerjaan, volume, maupun nilai kontrak harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat perubahan pekerjaan, hal tersebut harus memiliki dasar administrasi dan dokumentasi kontraktual yang sah, termasuk melalui adendum kontrak apabila dipersyaratkan. Karena itu, klaim pengembalian anggaran perlu diuji dengan dokumen resmi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan negara.
Selain itu, GMAKS mendesak aparat penegak hukum agar tidak menunggu proyek selesai sepenuhnya apabila telah ditemukan indikasi awal tindak pidana.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, termasuk penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, proses hukum dapat dilakukan tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan fisik proyek dinyatakan selesai.
GMAKS berharap Kejaksaan tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri aliran anggaran, proses pengadaan, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Persoalan ini dinilai penting untuk diungkap secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian negara dan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan.
Hingga berita ini disusun, penjelasan lebih lanjut dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang maupun pihak-pihak terkait lainnya masih diperlukan guna memperoleh informasi yang berimbang.
(Tohang)
