Jakarta, Jayapos News
Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN pada Senin (05/08) dan menegur pimpinan PLN terkait pemadaman listrik lebih dari 6,5 jam di wilayah Jakarta, Banten dan sebagian Jabar dan Jateng.
Teguran itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di hadapan pimpinan PLN di kantor pusatnya di Jakarta.
Di hadapan Presiden, pelaksana tugas direktur utama PLN, Sripeni Intan Cahyani, menjelaskan faktor penyebab pemadaman listrik dan upaya yang sudah dan sedang dilakukan PLN.
Presiden Jokowi, yang didampingi sejumlah menterinya, kemudian menanggapi penjelasan Sripeni dengan mengatakan:
“Pertanyaan saya, bapak-ibu semua ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun, apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu,” kata Presiden.
“Tahu-tahu drop, artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi,” katanya. “Artinya, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,”
Usai mendengarkan keterangan lebih lanjut dari PLT Dirut PLN, Presiden meminta agar pemadaman listrik seperti itu tidak terulang kembali.
“Saya tahu pernah kejadian 17 tahun lalu Jawa-Bali. Harusnya itu bisa jadi pelajaran agar kejadian kembali lagi,” kata Jokowi.
“Kita tahu ini tidak hanya merusak reputasi PLN tapi banyak juga hal di luar PLN yang dirugikan,” tambahnya.
Sebelumnya, pimpinan PLN mengatakan putusnya aliran listrik disebabkan oleh gangguan pada jalur transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV, di Jawa Tengah, yang mengakibatkan kegagalan pasok energi dari timur ke barat Jawa, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Padamnya listrik kali ini mencakup wilayah-wilayah yang secara keseluruhan didiami oleh lebih dari 100 juta warga.
Pemadaman yang terjadi pada Minggu siang merupakan yang terparah sejak 2005, menurut seorang pengamat kelistrikan.
PLN meminta maaf atas gangguan tersebut. Mati listrik menyebabkan gangguan pada sejumlah pelayanan publik, termasuk operasi KRL dan MRT di Jabodetabek.(BlackEagle)
